I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Dimana masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadaikan ke sumber daya-sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka. Proses ini berlangsung timbal balik saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin.
Situasi ini bila tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan dalam rangka jalan pintas mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.
Di sisi lain upaya-upaya penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan hanya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi, seperti peningkatan penghasilan, pemberian kredit lunak, dsb. Semua ini tidak dapat disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin tetapi tidak serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Kesalahan mendasar yang saat ini terjadi adalah melihat kemiskinan sebagai ketidak-mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh rendahnya penghasilan (ekonomi) mereka, sehingga pemecahan yang logis adalah dengan meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan disini seolah-olah menjadi obat mujarab terhadap semua persoalan kemiskinan. Padahal akar kemiskinan justeru bukan pada penghasilan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang erat kaitannya dengan berbagai peluang yang dapat diraihnya. Jadi lebih merupakan akibat dari suatu situasi yang terjadi oleh sebab kebijakan politik yang tidak adil yang diterapkan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tersingkir dari sumberdaya kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidup mereka secara layak.
BKM sebagai lembaga masyarakat tingkat kelurahan berupaya melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam rencana penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dituangkan ke dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (Revisi PJM Pronangkis).
PJM Pronangkis merupakan rencana periode 3 tahunan yang mana setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tahunan. Mengingat, perkembangan masyarakat yang selalu dinamis dan sifat perencanaan sendiri yang siklikal/berulang, sehingga akhir masa berlaku periode PJM diharapkan ada proses ulang penyusunan PJM. Selain itu, penyusunan Revisi PJM Pronangkis merupakan kegiatan evaluasi dalam mengukur seberapa besar ketepatan PJM dalam merumuskan kebutuhan masyarakat sasaran dan kelompok sasaran dan seberapa besar pelayanan kepada masyarakat miskin yang sudah dilaksanakan dapat memberikan kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan. Penyusunan juga dilakukan dalam rangka menyelaraskan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dengan kebijakan nasional Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDG’s) dalam Tridaya (Daya Lingkungan, Daya Sosial, dan Daya Ekonomi). Adapun 8 tujuan dalam MDG`s yang menjadi basis kegiatan Tridaya, yaitu : 1)Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; 2)Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; 3)Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4)Menurunkan Angka Kematian Anak: 5)Meningkatkan Kesehatan Ibu; 6)Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; 7)Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; 8)Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan
Selain program fisik lingkungan, Revisi PJM Pronangkis juga mengajukan program-program peningkatan keahlian dan pengetahuan dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang terpadu yang nantinya bermanfaat bagi para pesertanya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sehingga memberikan peluang bagi mereka untuk membuka usahanya sendiri. Subsidi dan pemberian modal juga semakin membuka kesempatan bagi mereka untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dalam penyusunan Revisi PJM Pronangkis ini digunakan pendekatan perencanaan bottom-up (menyuarakan setiap opini dan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan). Hal ini bertujuan agar capaian terhadap kegiatan yang direncanakan dalam Revisi PJM Pronangkis menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Dari segi keberlanjutan juga akan lebih menguat dengan adanya rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.
1.2 Tujuan
1. Menentukan arah kebijakan BKM maupun desa dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan program penanggulangan kemiskinan nasional berbasis Millenium Development Goals (MDG’s), sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sesuai dengan visi dan tujuan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan perencanaan partisipatif yang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
3. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat pada pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan kemandiriannya.
4. Sebagai wujud sinergitas upaya penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama baik dari unsur masyarakat, pemerintah desa juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, maupun kelompok-kelompok peduli.
1.3 Proses Penyusunan
Penyusunan dokumen Revisi PJM Pronangkis ini merupakan kumpulan hasil dari rangkaian panjang tahapan / siklus PNPM-P2KP, terutama tahapan Refleksi Kemiskinan (RK) dan tahapan Pemetaan Swadaya 1 s/d 6 yang kemudian dikaji oleh Tim Perencanaan Partisipatif (Tim PP) hingga terbentuklah Rencana Tahunan (Renta).
1.4 Visi, Misi dan Prinsip Penanggulangan Kemiskinan
Visi
Pembangunan Desa yang melibatkan seluruh masyarakat melalui sinergi dengan berbagai pihak untuk secara bersama-sama menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan di wilayah desa.
Misi
Memberdayakan masyarakat di desa terutama masyarakat kurang mampu dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan sinergis antara masyarakat dengan pelaku pembangunan lokal lainnya.
Prinsip Penanggulangan Kemiskinan
Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam membangun masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
1. Keihklasan dan kerelawanan ; dalam setiap pelaksanaan kegiatan program nangkis warga masyarakat desa berioreintasi kepada nilai-nilai religius dan nilai luhur masyarakat serta tidak bertujuan mencari imbalan (keuntungan materi).
2. Demokrasi ; Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak terutama masyarakat miskin, maka pengambilan kepoutusan harus dilakukan secara musyawarah dan demokratis;
3. Partisipasi; tiap langkah kegiatan harus dilakukan secara partisipatif sehingga membangun rasa kepemilikan dan proses belajar bersama;
4. Kejujuran, transparansi dan akuntabilitas; diterapkan kejujuran melalui transparansi dan akuntabilitas manajemen orgasnisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.
5. Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut penghidupan orang banyak agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat dan atau diserahkan pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.